Belete, Tanjungpinang|Ramah tamah dalam perencanaan usulan Otonomi khusus bagi provinsi Kepulauan Riau. Sebab Kepri, sudah Tak bayi lagi. Potensi Kepri semakin terlihat dan merebak dibeberapa wilayah negara perbatasan, sehingga alasan itu pula menjadikan Kepri sebagai lahan persinggahan warga luar. Sudah tercium harumnya Kepri. Sayang, bau itu dinikmati oleh negara asing. Perlahan namun pasti, keamanan mulai terganggu. Stabilitas wilayah Kepri mulai diusik. Sebab apa? Sebab terlalu banyak yang bergairah dengan sumberdaya alam yang dimiliki Kepri.
Pandang punya pandang, perbatasan menjadi ancaman jika tidak segera diberikan batasan. Batasan tersebut dapat ditegaskan dengan UU ddan keteraturan pihak keamanan yang solid. Setelah diamati, kemanan wilayah perairan Kepri tidak cukup hanya dengan UU perbatasan serta kekuatan TNI/plori untuk menjaga keamanan tersebut, pada tahap inilah kesadaran daerah untuk segera membuat benteng diperairan Kepri. Selama ini, Kepri hanya numpang berlindung atas UU, bukan perda. Nah, jika benteng itu dibangun tepat dibibir pantai wilayah Kepri, maka pengawasan serta penjagaan penuh dipegang oleh Kepri. Adapun benteng tersebut adalah kekuasaan otonomi khusus bagi Kepri.
Sebagaimana contoh Disisi lain, Kepri memiliki cagar budaya yang telah dititipkan oleh pendahulu dimasa lampau untuk masa kini. Terdapat satu kekurangan padanya, yakni penguatan konsentrasi ilmu arkologi. Bukan muluk-muluk, Kepri sangat membutuhkan itu sebagai dukungan proses perumusan otonomi khusus bagi Kepri. Lembaga pariwisata saja tidak cukup menampung ketahanan cagar budaya Kepri, karena bukan tujuannya untuk mendalami dan mempertahankan nilai kultur yang sudah ditinggalkan,hanya sebatas mencari keuntungan dari adanya cagar-cagar tersebut.
Untuk di internal Kepri, Kepri akan lebih aman dan tentram, kuat dan sejahtera, terlindungi dan tentunya terstruktur perekonomian, perpolitikan, kebudayaan, pendidikan, serta sektor lainnya yang mampu menjadi bekal dari berkembangnya Kepri menuju maju.
Bukanlah hal tidak mungkin. Optimis dalam menjalankan UU, Kepri bagian wilayah yang termasuk konsisten dan komitment. Hanya saja, pemerintah pusat perlu memahami kebutuhan Kepri saat ini yang dikelilingi wilayah perbatasan.
Sekian bual-bualnya.kopi dah habis.nanti maswarkop bual lagi...