.png)
E-Blog | ada Pejabat berkhianat, pejabatnya kualat. Bual..bual dulu… Dalam wacana 1 tahun sejak pandemi, pemulihan ekonomi secara garis global menduduki posisi pertama di Indonesia setelah kesehatan dan tata sosial. Bukan tidak wajar ketika persoalan ekonomi menjadi fundamental untuk saat ini. Tak terlepas,bagi pemerintah daerah.
DPRD KEPRI memperkuat statement untuk memulihkan kembali ekonomi masyarakat. Belakangan menjalankan berbagai bentuk program dan Kunjunngan, DPRD Kepri seakan luput dari kesalahan dimasa awal pandemi. Sokongan program yang dijalankan untuk masyarakat tidak berdampak kepada pemulihan ekonomi, melainkan sebatas memenuhi kebutuhan saat itu saja.
Pendapat Asli Daerah (PAD) dan Tunjangan Asli Dewan (TAD) tidak berimbang dengan keadaan masyarakat
Dibuktikan dengan sejak 2020 pandemi meningkat dan terjadi pula turun naik beberapa kali, SDM masyarakat Kepri semakin tidak terarah. Ekonomi mandiri sekedar bualan semata baik oleh kepala daerah maupun oleh anggota dewan Kepri.
DPRD Kepri Tidak perlu berbicara data jika yang didata hanya yang didepan muka. DPRD Kepri tidak perlu membuang muka jika yang dihadapkan hanya yang yang memiliki kepentingan semata.
Pencitraan semakin menguat menjelang pesta demokrasi di tahun 2024. Berbekal celana panjang dan baju kemeja, sosok dimunculkan dan bualan diutarakan. Jadi, jangan banyak bicara manis jika terlalu banyak konspirasi tak berfaedah.
Dimana letak transparansi PAD? Jika hanya tunjuk menunjuk untuk pemerintah dibawah melaksanakan pemilihan tersebut, sama saja menunjuk mayat yang berjalan. Aset provinsi begitu berlimpah,tapi semua ikut muntah karena makan hasil jelantah.
Pendawai : Dion