Kalau Ada Sumur Di Ladang
Bolehlah Kita Menumpang Mandi
Kalaulah Ada Lagi Pemilihan Ulang
Bolehlah Kita Berembuk Kembali
_Pesan Emak_
Besuka Ria? hiya..hiya..hiya.. Semakin mendekati tahun pencoblosan, suasana partisipan politik semakin tegang menegang, tak luput pula suasana hati dan pikiran para bakal calon. Teramat banyak fenomena kecurangan Pemilu terus terjadi dan ini terus saja terulang. Ups tapi tifdak hanya kecurangan, juga kelalaian lembaga pelaksananya.
Caranya berbeda, endingnya sama. jalurnya berbeda, tujuannya sama. Itulah akal-akalan yang kerap di buat, bukan untuk mengakali pelaksana pemilu atau masyarakat, tapi untuk mencari celah kelemahan dan mengakali peraturan perundang-undangan. Dasyat bukan? iya sangat dasyat untuk mereka-mereka yang menyatakan diri "Ada Untuk Masyarakat-Berjuang Untuk Rakyat"
eits, tak sampai disitu saja, hal-hal kecil sering terjadi mulai dari group whatsapp, group facebook, silaturahmi-silaturahmi kecil hingga reunian.
Menjadi kewajiban dan hal yang seharusnya ketika pasca pemilihan, setiap perkara-perkara negatif, keliru dan melanggar yang berlaku saat pencoblosan untuk di laksanakan evaluasi dan pengembangan gagasan baru terbarukan (seperti TET) oleh pelaksana Pemilu untuk mengatasi masalah dan mengurangi resiko kejadian serupa terulang pada pemilu selanjutnya.
Semakin tinggi keauratan dan kehati-hatian peraturan perundang-undangan Pemilu, semakin lihai pula lah pelaku-pelaku kecurangan pemilu. Sekali terjadi kecurangan, muncul notifikasi bahwa pelaksana Pemilu tidak bekerja seacara ideal. Tidak perlu munafik, minimal terjadi di lingkungan keluarga, RT/RW maupun Kelurahan/Desa. Ada sistem yang perlu di bangun, dan itu terus saja kurang dan bahkan rusak.
Beragam asumsi mencoba membenarkan mengapa kecurangan, kekeliruan, kesalahan maupun kekurangan pemilu kerap terjadi, mulai dari yang menyalahkan para calon-calon pemimpin dan partai politik yang menjadi peserta pemilu, kesalahan tim kampanye, kesalahan pelaksana pemilu hingga ketingkat desa/kelurahan dan kesalahan pengawas pemilu hingga tingkat desa/kelurahan.
Bicara soal kampanye nih, sekarang sudah bisa kita dapati dan kita temui calon-calon legeslatif yang mengkampayekan diri mereka. Ada banyak cara untuk beralibi, ada yang cuman nomornya sajalah, adanya yang gambarnya sajalah, ada yang tokohnya sajalah dan lain-lain. Pokoknya bisa muncul ke sosial media untuk di lihat dan di ketahui oleh publik. Dengan sistem pengawasan dan prosedur yang cukup ketat, hampir mustahil hal ini tidak di ketahui oleh Pengawas Pemilu. Jika memang benar Pemgawas Pemilu Bekerja dengan ideal.
Kecurangan Pemilu, politik uang, kampanye hitam, intimidasi politik dan manuver suara politik yang terlalu berambisi tak hanya berdampak kepada tidak demokratisnya Pemilu, tetapi juga dapat berakibat pada terganggunya proses pemilu berlangsung.
itu baru masalah dari ekternal, belum lagi masalah internal lembaga pelaksana pemilu. sampai-sampai harus adanya pemilihan ulang dan pemilihan lanjutan sebab kelalaian penyelenggara. Namanya juga manusia, lokasi sulit terjangkau dan jauh, kekurangan personil pengawas atau pemakluman-pemakluman lainnya yang menangkal bahwa apa yang terjadi adalah kesalahan fatal.
Seperti contoh di Kabupaten Bintan pada Pemilu 2019 yang lalu, (jangan dulu gunakan pemakluman, coba gunakan kesesuaian prosedur dan mekanisme yang di harus di jalankan) mengapa mungkin dan mengapa bisa terjadi kesalahan kertas suara tertukar hingga menyebabkan pemilihan ulang? Ini KPU perencanaan penyebaran surat suaranya hanya melalui wa? kalau tidak, lalu kenapa?
terjadi pemilihan lanjutan. keajaiban tertukarnya kertas suara yang menyebabkan harus pemilihan ulang pilpres dan pileg ini, benar-benar menguji integritas dan kejujuran KPU Bintan serta menguji keseriusan KPU sebagai pelaksana.
saat ini KPU Bintan sudah bergantikan komisioner yang baru dan tentunya ketua yang baru. Haris Daulay yang di dapuk sebagai pimpinan KPU Bintan, dengan sepak terjangnya di dunia pemilihan di harapkan mampu meminimalisir terjadi kesalahan maupun indikasi kecurangan-kecurangan di dalam pemilu 2024 mendatang. apalagi sebagai ketua KPU, tentunya siap menjaga integritas dan independensi pribadi maupun lembaga yang ia pimpin.
karena sangat di sayangkan jika beberapa kekurangan, kecurangan dan kesalahan serta kelalaian pada pemilu 2019 yang lalu harus lagi sama terulang untuk pemilu 2024 nanti. Semoga ini tidak terulang kembali. Jikapun demikian, tanda Kegagalan Bagi Ketua KPU Bintan saat ini.
Selain itu diperlukan bagi KPU Bintan sebagai peyelenggara Pemilu untuk tetap menjaga dan merawat integritas sebagai junjungan tinggi kedisiplinan dalam bertanggungawab, moralitas serta indepedensi. agar tidak berkejadian dalam pelanggaran kode etik sebagaimana yang terjadi didalam tubuh Bawaslu Kabupaten Bintan dan itu bahkan dilakukan oleh ketua Bawaslu Bintan sehingga harus berurusan dengan DKPP dan diberikan sanksi pemecatan. ini sangat memalukan bagi sebuah lembaga yang katanya independen.
Semangat Pemilu, Semangat Politik !
ngomong-ngomong, cerpen di atas yang gado-gado ini, merupakan bagian dari bumbu-bumbu pemanis semata dalam tulisan dan tidak terlepas dari aspirasi belaka.
Katakan BERAMBOS Pada Politik Uang, Kampanye Hitam dan Jual Beli Suara !
Salam Pemilu Sejati !!!
nanti kite bual lagi, kopi dah habis.